hallobanua.com, Banjarmasin – Terpaan isu miring yang menimpa Partai Demokrat yakni adanya upaya kudeta terhadap sang Ketua Umum yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), disikapi dingin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Banjarmasin.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Purnomo, upaya untuk mengkudeta anak sulung Presiden RI ke-6 tersebut dari pucuk pimpian Partai Demokrat, sudah tercium lama oleh dirinya.
“Awalnya kita diundang ke Jakarta oleh salah satu teman yang juga kader Demokrat. Katanya mau diberikan bantuan terkait bencana banjir yang terjadi di Kalsel. Mereka juga akan menanggung semua akomodasi dan juga uang saku. Dengan iming-iming tersebut saya mulai curiga, logikanya kalau mau memberi bantuan, kenapa kita yang harus ke sana, kenapa tidak mereka saja yang datang ke sini dan menyerahkan langsung,” kata Anggota DPRD Kota Banjarmasin itu.
Karena curiga dengan iming-iming seperti, Bambang memutuskan untuk tidak berangkat ke Jakarta dan juga tidak mengirimkan wakil untuk berangkat ke Ibukota.
“Anggap angin lalu saja, jadi kita berangkat. Ada juga selentingan pembicaraan, mereka juga menjanjikan nanti ada perwakilan DPC Demokrat Kalsel yang duduk di DPR RI, wah saya pun berpikir kalau ini semakin tidak benar,” lanjutnya.
Ternyata kecurigaan Bambang itu pun terjadi. Saat di Jakarta, bukannya bantuan banjir yang diberikan, melainkan hasutan dari para kader untuk mendukung upaya pelengseran AHY.
“Secara aklamasi, ketua umum terpilihnya adalah AHY, itu tidak bisa digugat. Seluruh DPC Demokrat Banjarmasin, akan mendukung AHY hingga akhir masa jabatannya. Sebab itu merupakan hasil dari kongres dan sudah disahkan oleh Kemenkumham,” katanya.
Terkait adanya rencana akan digelarnya kongres luar biasa, Bambang tidak mau ambil pusing. Menurutnya hal itu sudah kerap terjadi. Apalagi menurutnya, Demokrat merupakan partai yang tengah naik daun.
“Ya begitulah kembang desa, pasti banyak yang merebutkan. Wajar, memang dari dulu kita sering digoyang,” katanya.
Bambang juga mengatakan bahwa sah-sah saja bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat publik melalui Partai Demokrat, termasuk Moeldoko yang santer dikaitkan dengan partai berwarna biru tersebut, asalkan mengikuti aturan yang berlaku di Partai Demokrat.
“Kalau dia mau jadi presiden, ya boleh-boleh saja. Tapi ya harus jadi kader dulu. Ibaratnya, kalau mau bertamu ucapkan salam dulu. Jangan langsung nyelonong masuk. Itu kan tidak ada tata kramanya,” pungkasnya.
Sementara itu, dilansir dari cnnindonesia.com , Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa upaya untuk mengkudeta AHY mulai dilakukan sejumlah pihak sejak Desember 2020.
"Kita coba merunut dulu dari hal ihwalnya, dari sebulan yang lalu kami sudah memantau ada pergerakan yang tentu kami menganggap kalau pergerakan internal kan biasa dan pada setiap pengurusan dinamika internal itu biasa dan kami bisa selesaikan," kata pemilik sapaan akrab Hero itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/2).
Selanjutnya, dia berkata, upaya itu berlanjut dengan menggelar pertemuan yang berlangsung pada akhir Januari 2021. DPP Partai Demokrat, menurut Hero, kaget ketika mengetahui keberadaan pihak eksternal yang terlibat dalam mengudeta AHY.
Dia melanjutkan, AHY langsung merespons gerakan-gerakan itu dengan mengonsolidasikan pengurus dari seluruh tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Dalam konsolidasi itu, menurutnya, pihaknya mendapati bahwa seluruh pengurus Demokrat di berbagai tingkatan dan wilayah solid mendukung AHY tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Seluruh kader baik di tingkat pusat, di tingkat DPD, maupun DPC dan alhamdulillah 100 persen kader di seluruh tingkatan baik di DPP, DPD, maupun DPC solid dan menyatakan kesetiaan kebulatan tekad untuk tetap bersama dengan kepemimpinan mas AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat," ucap dia.
Hero menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah aduan dan bukti dari pengurus Demokrat di berbagai tingkatan serta wilayah yang menguatkan dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam upaya kudeta terhadap AHY.
Menurutnya, DPP Partai Demokrat akan segera mengambil kesimpulan dan mengambil langkah lanjut terkait sejumlah aduan dan bukti tersebut.
"Kemudian juga ada pengaduan dari beberapa DPD dan pengaduan dan kemudian menjadi kesaksian para ketua DPC yang tentu ini menjadi bukti-bukti yang kuat bagi kami dewan pimpinan pusat untuk mengambil kesimpulan, bahwa ini ada gerakan-gerakan yang ditunggangi oleh pihak eksternal untuk mengambil alih secara paksa," pungkasnya.
Penulis: Akim dan berbaga sumber | Editor: Yayan
0 Komentar