hallobanua.com, Banjarbaru – Sebagai upaya percepatan rehabilitasi infrastruktur dan lingkungan yang rusak akibat bencana banjir yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (10/3/21) tadi.
Dikatakannya, Kementerian LHK akan memberikan bantuan berupa dana untuk percepatan rehabilitasi infrastruktur dan lingkungan yang rusak akibat banjir.
“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel.” ujarnya.
Selain itu, Alue Dohong juga menjelaskan bahwa ada ada 6 (enam), ada enam Eselon 1 terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
“Enam Eselon 1 tersebut yaitu Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3. Estimasi nilai bantuan sebesar 75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait,” lanjutnya.
Ia juga merincikan anggaran yang disiapkan oleh keenam institusi tersebut untuk membantu penanganan pasca banjir di Kalsel.
“Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL 3,4 miliar; Dirjen PPKL 1,5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum 1,8 miliar; Dirjen PSKL 3,08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36,7 miliar dengan fokus penanganan di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala. Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” paparnya.
Adapun upaya penanganan pasca banjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan.
“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis.”
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.
“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang," terangnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan, faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.
"Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir" ucapnya.
Safrizal ZA merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya
Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.
Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang.
Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.
“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya.
Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.
"Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau, " pungkasnya.
Tim Liputan/Yayan
0 Komentar