hallobanua.com, Banjarmasin - Sejak akhir tahun 2020 lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin sudah mencanangkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tingkat SMP di Kota Banjarmasin.
Namun demikian, di masa pandemi ini, hal itu masih belum dilaksanakan hingga sampai sekarang.
Menurut Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, kondisi itu terjadi lantaran belum adanya kejelasan status kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi yang berakhir pada Selasa (08/03/21) kemarin.
Dijelaskannya, kebijakan pemko yang mengharuskan untuk membatasi aktivitas masyarakat tersebut, tidak memungkinkan untuk kembali menerapkan pola PTM di sekolah yang sudah satu tahun terhenti.
"Nanti kita tunggu dalam satu atau dua hari tentang perkembangan status PPKM dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ini. Apakah kembali diperpanjang atau memang dihentikan," ucapnya saat ditemui awak media di lobby Balai Kota, Selasa (08/03/21) kemarin.
Totok juga mengaku, jika PPKM tidak diperpanjang, sekolah yang ada dibawah naungan Disdik Kota Banjarmasin seperti jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) siap untuk menerapkan PTM.
"Kalau status PPKM tidak diperpanjang, nanti kita akan menemui Plh Walikota untuk meminta izin melaksanakan PTM seperti yang kita rencanakan sebelumnya," ungkapnya.
Dilanjutkannya, jika mendapatkan izin, pihaknya tinggal berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat untuk berkoordinasi agar PTM bisa terlaksana dengan baik dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Karena saat ini kondisi perkembangan kasus penularan Covid-19 terus terjadi peningkatan.
Kendati demikian, Totok menegaskan bahwa setiap sekolah sudah lama mempersiapkan untuk pelaksanaan PTM. Namun keadaan yang terjadi tidak memungkinkan, seperti adanya perpanjangan PSBB, PPKM, dan lain-lain menjadi kendala.
"Sejak awal Januari sebenarnya kita sudah siap. Tapi ada saja kendala yang tidak bisa kita hindari," Imbuh Totok.
Ditambahkan Totok, PTM yang rencananya akan dihadapi juga harus memperhatikan kesiapan dari segi pengajar. Ia pun berharap guru yang termasuk sebagai pegawai pelayan publik sudah harus divaksin sebelum menghadapi siswa dalam proses belajar-mengajar di sekolah.
"Kita lagi mengejar juga terkait hal itu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk vaksinasi terhadap guru," ujarnya.
Diketahui, sampai saat ini sudah beberapa sekolah yang tenaga pengajarnya sudah bervaksin di Puskesmas terdekat seperti SMP 8, SMP 23 dan SMP 32.
Rian Akhmad/ Yayan
Pendidikan
 akan Dilaksanakan Jika PPKM Tidak Dilanjutkan){kind=link}
0 Komentar