Hallobanua.com, Banjarmasin - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal menertibkan spanduk, baliho serta alat peraga yang berisi konten menolak politik uang.
Menanggapi itu, Denny Indrayana bersama Difri Drajat menghormati kewenangan Bawaslu Kalsel untuk melakukan pengawasan dalam PSU Pilkada Kalsel tersebut.
Namun di sisi lain, H2D menolak langkah-langkah yang justru tidak sejalan dengan ikhtiar bersama menolak politik uang dan indikasi tindakan-tindakan curang lainnya.
Denny sangat menyayangkan, menurutnya di.lapangan terdapat spanduk spanduk maupun baliho bermuatan kampanye dan menampilkan foto salah satu pasangan calon, justru Ia balik mempertanyakan kenapa pihak Bawaslu tidak menertibkan hal itu.
"H2D tidak memasang alat peraga bermuatan kampanye yang oleh karenanya dapat ditertibkan. H2D justru membantu mensosialisasikan prinsip-prinsip anti politik uang dan anti kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah Pilkada," ujar Denny saat jumpa pers.
Menurutnya, spanduk yang bermuatan materi “Ambil Duitnya, Jangan Cucuk (Coblos) Orangnya” atau peringatan akan sanksi pidana bagi pelaku politik uang adalah upaya untuk mensosialisasikan larangan tersebut dalam Pilkada.
Jika spanduk-spanduk demikian sampai ditertibkan, maka Bawaslu Kalsel makin membuka ruang politik uang setelah sebelumnya menutup mata atas pembagian uang dan barang yang sudah terjadi, dan marak di banyak tempat.
"Perlu dijelaskan bahwa spanduk “Ambil Uangnya, Jangan Cucuk Orangnya” merupakan penggalan dari ceramah yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama terkemuka, yaitu Ustad Abdul Somad. Kalimat tersebut merupakan upaya pencegahan atas masifnya pembagian uang dan barang kepada pemilih yang bebas dilakukan tanpa sanksi hukum apapun. Semestinya, pihak-pihak yang tidak melakukan politik uang tidak merasa keberatan. Mengutip slogan PPATK, kalau bersih krnapa risih” ujar Denny.
Lalu, bagaimana sikap Haji Denny – Difri (H2D) atas terpaan berbagai isu-isu yang cenderung fitnah yang beredar luas di media sosial?
Pihaknya pun menyayangkan dengan telah beredarnya berbagai pelintiran pernyataan-pernyataan Haji Denny anti politik uang yang dibuat seakan-akan mendiskreditkan ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan.
"H2D konsisten sejak awal melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi praktik politik “betetapalan” atau politik “besesogokan” dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan," tuturnya.
H2D juga tentu memberikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang pada tanggal 9 Desember 2020 lalu telah memberikan suara yang signifikan kepada pihaknya. Sehingga kemudian memiliki peluang untuk memenangkan Pilgub Kalsel.
"Itu artinya, tidak sedikit warga Banua yang memilih berdasarkan hati nurani.
Meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa praktik pembagian uang dengan berbagai modus yang berkedok zakat, sayur-sayuran, dan ikan masih marak dilakukan dan tidak mendapatkan penegakkan hukum yang berarti dari pengawas pemilu. Maka dari itu, upaya untuk mensosialisasikan prinsip anti politik justru adalah ikhtiar untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh para guru dan habaib yang dengan tegas sering memberikan pesan untuk tidak melakukan politik “betetapalan” atau politik “besesogokan” dalam memilih kepala daerah," tutup H2D.
Rian Akhmad/ Yayan
0 Komentar