hallobanua.com, Banjarmasin - Aksi #saveKPK jilid III yang diinisiasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SeKA berlangsung hingga malam hari. Aksi tersebut sudah diluar batas dari izin yang disepakati yakni hingga pukul 18.00 Wita.
Terkait itu, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Rachmat Hendrawan mengatakan, pihaknya tidak mau mengambil resiko, karena massa masih berorasi, menyampaikan aspirasi.
"Saya sudah sampaikan kepada anggota bahwa saya bertangung jawab kepada anggota masalah keselamatan dan juga keamanan, saya juga bertangung jawab kepada mahasiswa kalau terjadi anggota rusuh," jelas Kapolresta, kepada awak media.
Lebih lanjut, Kapolresta mengungkapkan sebenarnya pihak DPRD Kalsel, sebelumnya sudah mengundang BEM SeKA, untuk melakukan audiensi, agar menghindari aksi penyampaian pendapat yang berujung terjadinya bentrokan antar aparat dan massa.
Namun, mahasiswa tetap memilih dan memaksa Ketua DPRD Kalsel tetap berhadir ditengah aksi.
"Saya rasa tuntutan mahasiswa sudah tersampikan bahkan perwakilan DPRD Kalsel sudah ada yang berangkat," tuturnya.
Selain itu, dalam aksi #SaveKPK jilid III, pihaknya juga mengimbau masa mencoba jalur lain seperti audiensi dan diskusi untuk memecahkan masalah ini, guna menghindari kerumunan. Mengingat penyebaran Covid-19 saat ini kian meningkat.
"kita tidak mau terjadi klaster baru, seperti Kalimantan Tengah, Timur dan Barat kasus Covid-19 sudah meningkat," ujarnya.
Sempat melakukan negosiasi yang cukup alot, akhirnya tersisa puluhan masa dalam aksi #saveKPK jilid III akhirnya memutuskan untuk bubar.
Namun sebelum itu para mahasiswa ini menyuarakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK.
Hal tersebut diutarakan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Antasari, Arbani, yang juga merupakan jenderal lapangan, sesaat sebelum mereka memutuskan untuk menghentikan aksinya.
Arbani mengatakan, pernyataan sikap Mahasiswa Kalsel, karena pihaknya kembali dikecewakan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel yang juga tidak kunjung datang menemui mereka.
"Setelah sebelumnya Mahasiswa Kalsel menggelar aksi sebanyak dua kali, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tidak juga menemui kami. Pada aksi kami yang ketiga ini pun hal yang sama juga dilakukan oleh Supian HK," tuturnya, Kamis (01/07/21) malam.
Bagi para mahasiswa, melalui aksi ini pihaknya ingin menyampaikan aspirasi yang sangat perlu, karena permasalahan yang sangat banyak di Indonesia saat ini adalah korupsi.
Namun menurut mereka tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel sangat tidak mencerminkan seorang wakil rakyat.
Oleh sebab itu, pihaknya menyuarakan bahwa Mahasiswa Kalsel tidak lagi mempercayai DPRD Provinsi Kalsel, dan meminta agar Supian HK mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel.
"Sudah jelas kami menginginkan pak Supian HK untuk datang menemui kami untuk mendengarkan aspirasi kami, dan meminta pak Supian HK untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD Provinsi Kalsel karena sudah gagal mengemban amanah rakyat sebagai Ketua DPRD yang baik dan mendengarkan aspirasi rakyatnya," jelasnya.
Arbani juga menyerukan kepada Mahasiswa seluruh Indonesia agar bersama-sama turun kejalan untuk melakukan penguatan terhadap KPK yang saat ini dinilai sudah melemah untuk melakukan pemberantasan korupsi.
"Kedepannya kami ingin pergerakan Save KPK ini digaungkan di skala Nasional. Makanya kami tadi mengajak Mahasiswa Indonesia untuk memenuhi jalanan untuk menolak segala hal untuk melemahkan KPK," paparnya.
rian akhmad/may
0 Komentar