hallobanua.com, Banjarmasin - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tetap akan lanjutlan rencana revitalisasi Pasar Batuah.
Sementara, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, pun meminta agar warga bisa mendukung program revitalisasi pasar yang bakal dilakukan.
"Proses negosiasi, mediasi bahwa program pasar itu harus bersih, harus dilaksanakan," jelasnya Kamis, (20/01/22) kemarin.
Pucuk pimpinan Kota Seribu Sungai itu menjelaskan, bahwa warga yang tinggal di lokasi pasar berada di tanah milik Pemko Banjarmasin.
Oleh sebab itu, menurutnya tidak ada alasan bagi pihaknya untuk memberikan ganti rugi.
"Kalau warga memang punya alasan, lebih mudah. Kami tinggal memberikan ganti rugi. Tapi kalau tidak ada alasan, apa dasar kami untuk memberikan ganti rugi?," terangnya.
Ibnu tak menampik jika memang ada aspirasi yang meminta agar revitalisasi pasar ditunda selama lima tahun.
Namun menurut Ibnu, hal itu tak mungkin bisa dilakukan.
"Tak mungkinlah ditunda lima tahun. Baiman 4 itu namanya," pungkas Ibnu.
Sementara itu, perwakilan warga Pasar Batuah, Khairul Adnan, menyatakan bahwa warga tetap dengan pendiriannya yaitu menolak kawasan tersebut direvitalisasi.
"Mestinya ada ganti rugi. Meski pun secara aturan, ganti rugi itu sebenarnya tidak ada. Tapi paling tidak, kan harus ada rasa keadilan. Karena ini sudah berhubungan dengan hak asasi manusia," ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis, (20/01/22).
Namun, pihaknya pun juga mengakui bahwa kepemilikan lahan warga disana, tidaklah memiliki sertifikat tanah. Karena tanah disana hanya dibeli dari tuan tanah.
"Kalau sertifikat, hampir tidak ada. Yang ada, adalah bukti pembelian, kwitansi," ujarnya.
Pemko pun sempat memberikan tawaran agar warga disana dapat menempati rumah susun sewa (rusunawa). Namun hal itu ditolak warga.
"Warga tak ada yang mau ke rusunawa. Warga yang tinggal di kawasan ini (Pasar Batuah), sudah mendarah daging. Mereka tidak hanya bermukim, tapi juga berjualan. Antara sesama mereka. Keluarga mereka pun banyak. Kalau ke rusunawa, jauh dari lokasi yang saat ini," kata Adnan.
Lebih jauh, kini Adnan pun mengaku, pihaknya masih menunggu informasi dari Pemko Banjarmasin atau pun DPRD Kota Banjarmasin terkait kejelasan nasib mereka.
rian akhmad/ may
0 Komentar