hallobanua.com, Banjarmasin - Seiring terbitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada 2020 , membuat kaum buruh memilih memperjuangkan nasibnya melalui partai mereka sendiri.
Untuk itu, Partai Buruh menggelar dekralasi konsolidasi ideologi dan strategi perjuangan kelas pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (28/2/22).
Tidak hanya itu, kenaikan gajih para buruh yang hanya 1,1 persen pun menjadi alasan pihaknya melaksanakan deklarasi tersebut.
"Upah minimum pekerja yang dahulu diperjuangkan. Yang ternyata hanya naik 1,1 persen. Dalam sejarah Indonesia, ini yang paling memilukan. Belum lagi, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," ungkap Ketua Eksco Partai Burur Kalsel, Yoeyoen Indharto, pada Senin, (28/02/22) petang.
Ia pun berharap, dengan hadirnya Partai Buruh di Kalsel, khususnya di Banjarmasin, dapat membangkitkan semangat para buruh di Banua.
Kegiatan deklarasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli dan perwakilan dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.
Menurut Iqbal, saat ini Partai Buruh sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia. Dan di Kalsel ini adalah provinsi yang ke 20 di Indonesia yang didatanginya langsung untuk melakukan konsolidasi.
"Kami menargetkan dapat turut serta di Pemilu 2024," ungkapnya, disela-sela konsolidasi, Senin, (28/02/22).
Ia pun mentargetkan, 75 persen di kabupaten kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan, untuk bisa lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Hingga sekarang, di tingkat kabupaten kota ada 447 perwakilan atau 91 persen, dan hampir 4.000 perwakilan di kecamatan, atau berarti 67 persen," klaimnya.
Berarti, menurutnya, ketika lolos tahapan verifikasi, khususnya di Kalsel ditargetkan bisa meraih satu kursi di DPR RI.
Sebanyak 5 hingga 10 persen dari total kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota di Kalsel.
Sementara, ditanya terkait visi misi Partai Buruh? Iqbal bilang, partai ini mengusung agenda Negara Sejatera.
Konsep yang diusung, mengalokasikan banyak sumber daya demi menyediakan jaminan sosial bagi warga.
Visi itu, dijabarkannya dalam 13 platform perjuangan. Yang sebagian di antaranya yakni, dimulai dengan kedaulatan rakyat melalui lapangan kerja.
"Bukan daulat tuan, daulat uang, dan bukan daulat dinasti," imbuhnya.
Selanjutnya yaitu antikorupsi. Seperti misalnya, mengembalikan Undang-Undang KPK yang lama, sehingga KPK tetap menjadi badan yang kuat.
"Banyak lagi hal yang ingin kami berikan dan perjuangkan. Seperti misalnya jaminan pensiun, jaminan pendidikan, jaminan pengangguran (orang yang menganggur karena kehilangan pekerjaan) itu mesti dibayar oleh negara," pungkasnya.
rian akhmad/ may
0 Komentar