hallobanua.com, Yogyakarta- Untuk menekan tingginya kasus perkawinan usia anak di Kalsel, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gali informasi untuk penurunan angka kasus perkawinan anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi D.I. Yogyakarta, Selasa (08/02/22).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Prov. Kalsel H.M. Lutfi Syaifuddin itu mengungkapkan Yogyakarta merupakan Provinsi terbaik yang dapat menekan angka pernikahan dini selama 3 tahun berturut-turut. Sebaliknya di daerah kita Kalimantan Selatan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu belajar dari Yogyakarta.
“Tadi kami sudah mendapatkan kiat-kiat, program-program apa yang telah dilaksanakan di sini bersama-sama dengan mitra kerja kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas Lutfi.
Dengan adanya diskusi tersebut, politisi partai Gerindra berharap, melalui sinergitas dapat menekan angka pernikahan usia dini di banua.
Sekretaris DP3AP2 Provinsi D.I.Yogyakarta Carolina Radiastuty memaparkan untuk mengurangi kasus perkawinan usia anak, bersama Pemerintah D.I. Yogyakarta melakukan sosialisasi dengan penekanan pada pendewasaan usia perkawinan (PUP).
Kemudian dia menambahkan, upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.
“Tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa dan menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan usia dini sampai di usia 21 tanun”, jelasnya.
Humas DPRD Kalsel/may
0 Komentar